Artikel Perpajakan

Wajib pajak penikmat fasilitas kantor yang diberikan pemberi kerja akhirnya resmi dikenakan pajak penghasilan ( PPh ). Hal ini setelah pemerintah merilis aturan teknis terkait kebijkan pajak atas natura.

Selengkapnya

Pemerintah secara resmi telat mencabut status COVID-19 pada 21 Juni 2023. Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pendemi Covid-19. Salah satunya, bagi APBN, yaitu merancang APBN yan bisa lebih adaptif, fleksibel, antisipatif,dan berdaya tahan dalam menghadapi ketidakpastian yang tidak terduga, seperti pandemi ini.

Selengkapnya

Setelah pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan dapat menyebutkan bahwa terdapat kekurangan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak, ataupun keterangan nihil. Dari ketetapan tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atas kekurangan pajak atau menerima pengembalian atas kelebihan pajak. Namun, jika Wajib Pajak merasa bahwa hasil dalam…

Selengkapnya

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021 (PMK-18/2021), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir atau membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/ atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan…

Selengkapnya

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah pemeriksaan pajak dilakukan, terdapat dua mekanisme penyelesaian pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d PMK Nomor 184/PMK.03/2015 (PMK-184/2015), yaitu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan LHP Sumir Laporan Hasil Pemeriksaan Selain karena pemeriksaan telah selesai dilakukan dalam jangka waktu…

Selengkapnya