Pada saat pemeriksaan, terkadang terjadi perbedaan penilaian jumlah pajak oleh Fiskus dan Wajib Pajak, akan jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sistem pemajakan di Indonesia memungkinkan Wajib Pajak untuk men-challenge jumlah yang telah ditetapkan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi sedikit tentang bagaimana proses perbedaan pandangan tersebut timbul sebagai sengketa dan bagaimana proses penyelesaiannya.
Tahukah anda bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang Pribadi akan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kemudian juga diadakan penyesuaian NPWP bagi beberapa subjek pajak lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Simak video ini untuk detail lebih lanjut.
Dalam sistem negara Indonesia, pajak merupakan salah satu pemasukan negara. Indonesia merupakan negara hukum, maka pemungutan pajak harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pada video kali ini kita akan membahas perihal dasar -dasar hukum perpajakan di Indonesia secara umum.
Program Pengungkapan Sukarela sangat terkait dengan harta bersih. Pemahaman yang jelas dan mendalam terkait Harta Bersih dan Rekognisi atas Harta tersebut akan memberikan manfaat maksimal bagi WP (Wajib Pajak) baik Badan maupun Pribadi.
Dalam video ini mengulas terkait perbedaan antara tax amnesty 2016 dan program pengungkapan sukarela 2022.
Pada kesempatan kali ini kami mengulas secara lengkap ketentuan mengenai penurunan tarif PPh Obligasi dari 15% menjadi 10% berdasarkan landasan hukum PP 91 Tahun 2021 yang dimana terbit dan efektif berlaku saat PP ini diundangkan yakni tanggal 30 Agustus 2021, sebagai bentuk kesetaraan perlakuan terhadap antara WP Dalam Negeri dengan WP Luar Negeri yang dimana telah terlebih dahulu turun dari 20% menjadi 10%.
Dalam video ini menjelaskan bagaimana penuruan tarif bunga oblikasi, PPnBM, dan fasilitas pembebasan PPN
PPNBM yang terutang atas penyerhana kendaraan bermotor tertentu ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021
Pada akhirnya, Pemerintah telah resmi memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021, Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan memberikan beberapa perubahan pada ketentuan terbaru yang tertuang dalam beberapa pasal pada PMK Nomor 82 Tahun 2021. Yuk rekan pajak sekalian simak lebih lanjut video ini
PPNBM yang terutang atas penyerhana kendaraan bermotor tertentu ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021