Artikel Perpajakan

  • Penerimaan Pajak Natura Belum Dongkrak Setoran

    Selengkapnya


  • Menanti Visi Pajak Capres

    Hingga saat ini belum terdengar visi (gagasan) pajak dari tiga calon presiden (capres) yang mau berlaga pada pilpres 2024. Disisi lain, terdengar janji politik dan gagasan memberikan sesuatu yang gratis ke masyarakat, seperti memberi makan siang dan minum susu gratis untuk murid sekolah negeri, swasta, pesantren, anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil, meningkatkan dana…

    Selengkapnya


  • Menguji Arah Pidana Pajak

    Persoalan pidana pajak tampaknya terus menjadi diskursus yang tidak pernah usai, sekalipun persoalan normanya telah diubah dengan terbitnya UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP). Kerancuan persoalan utamanya muncul ketika rumusan norma Pasal 43A UUHPP sulit dipahami dalam praktik penegakan hukum pajak.

    Selengkapnya


  • Penilaian Hukum Sanksi Pajak

    Penilaian Hukum Sanksi Pajak Diskursus mengenai sanksi pajak tampak tidak pernah usai ketika fiskus melakukan penegakan hukum berupa imbauan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, hingga penuntutan. Karena sanksi dinilai memberatkan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Sekalipun ruang pengampunan (pemaafan) terbuka bagi WP yang mau mengungkapkan keadaan sebenarnya sesuai sistem self assessment, penilaian sanksi…

    Selengkapnya


  • Pemeriksaan Bukti Permulaan Pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023

    Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXI/2023 (Putusan MK) yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon berkaitan dengan Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tampaknya masih menyisakan pertanyaan publik dalam praktik penegakan hukum (law enforcement) pajak terkait pemeriksaan bukti permulaan (bukper) pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023. Setidaknya,…

    Selengkapnya