Per BKPM RI7/2020
Tentang rincian bidang usaha dan jenis produksi indurstri pionir serta tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
208/PJ/PJ.01/2020
Tentang pelaksanaan konfrimasi status wajib pajak dalam pemberian layanan kepada konsultan pajak.
SE – 04/PP/2020
Tentang perubahan atas surat edaran ketua pengadilan pajak nomor SE-03/PP/2020 tentang pedoman penyesuaian pelaksaan persidangan dan layanan administrasi selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di lingkungan pengadilan pajak.
PMK 29/PMK.03/2020
Tentang pelaksanaan pelayanan adminitrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi corona virus disease 2019
SE 19 PJ 2020
Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona.
SE 09 PJ 2020
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak direktur jenderal pajak.
Perppu Nomor 1 Tahun 2020
Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
SP-26 Dokumen Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur ulang jenis dokumen tertent yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
PermenKeu – 93/PMK.04/2021
Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 57/PMK.04/2017 tentang penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
PermenKeu – 91/PMK.04/2021
Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 191/PMK.04/2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasu ksuku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.