Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam negeri, hari ini mendatangani Perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta.
Tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu.
Tentang kriteria dan/atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering. yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai
Tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial.
Tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.
Tentang pajak pertambahan nilai tas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.
Tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau
Tentang Pajak pertambahan nilai atas penyerahan Liquiefied Petroleum Gas tertentu
Tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
Tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah.