Dalam video ini, PMK Nomor 6P/PMK.03/2021 penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.
Perpanjangan Insentif Pajak pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.3/2021 terdapat 6 pokok ketentuan insentif pajak.
ketentuan yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pada pasal 4 ayat 1 (g) tentang objek pajak Dividen digolongkan dalam bentuk pengertian penghasilan.
Pembahasan kali ini, aspek perpajakan UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Pembahasan kali ini, berkenaan dengan Aspek Perpajakan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018. Tema UMKM akan disampaikan dalam 2 sesi yang berbeda, maka dari itu terus ikuti dan simak perkembangan terkini terhadap pembahasan yang akan kami bawa
Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Aspek Perpajakan Bisnis Kos-kosan atau indekos berdasarkan UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Aspek Perpajakan Bisnis Restoran berdasarkan UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011.
Masih dalam tema Pajak Digital, untuk kesempatan ini kami melanjutkan pembahasan berkenaan dengan Aspek Perpajakan atas Pajak PMSE (E-Commerce), secara khusus terkait perdagangan ritel daring berdasarkan ketentuan SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.
Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Aspek Perpajakan Yayasan Pendidikan berdasarkan SE-45/PJ.4/1995, PMK 90 Tahun 2020, dan PMK 68 Tahun 2020.
Dalam tema Pajak Digital kali ini, kami akan melanjutkan pemaparan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang secara khusus membahas tentang kriteria tertentu bagi pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE berdasarkan PER-12/PJ/2020.